Anomali Migas Indonesia

Kedaulatan energi adalah hak seluruh rakyat, bangsa dan negara untuk menetapkan kebijakan mengelola energi secara mandiri, tanpa campur tangan negara lain.
Sesuai Pasal 33 UUD 1945 ayat 3
“ bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”
Namun pada realitasnya bila kita melihat UU Migas no 22 tahun 2011 tentang migas, bahwa pengelolaan migas kita masih belum jelas keperpihakannya, misal :
– Pengelolaan migas bertentangan dengan UUD 1945, karena dinilai membuka liberalisasi dan intervensi asing atas pengelolaan migas Indonesia. contohnya saja dengan adanya UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa sektor migas dan sektor pertambangan boleh dikuasai oleh sektor asing hingga 95%, inilah celah yang menyebabkan peta pengelolaan minyak Indonesia didominasi oleh asing.
– Pengaturan energi di Indonesia masih ditempatkan sebagai komoditas pasar, bukan komoditas strategis bangsa
– Tidak adanya keperpihakan pada perusahaan dalam negeri. Contoh Peranan Pertamina ditempatkan sama dengan perusahaan swasta lainnya, dimana untuk mendapatkan izin eksplorasi Migas, Pertamina harus mengikuti tender. Padahal bila dibandingkan dengan Petronas, dulu perusahaan ini muridnya Pertamina, namun justru perkembangannya kini bisa melebihi Pertamina dikarenakan Petronas mendapat dukungan penuh dan diberi kesempatan untuk mengolah migas secara mandiri hingga bisa berkembang menjadi komoditas strategis yang kuat di negaranya, kemudian Petronas bisa ekspansi keluar negeri termasuk Indonesia.

Keberpihakan Pemerintah
Sejauh ini keberpihakan pemerintah masih belum nampak dalam beberapa kali perebutan konsesi antara Pertamina dengan perusahaan asing, Pertamina selalu menjadi pihak yang dikalahkan, seperti dalam konsesi
1. Blok Cepu dikuasi exon Mobil
2. Blok Mahakam oleh dikuasai Total E&P
3. Blok Madura oleh China Nastional Offshore Oil Corporation

Kenapa selalu dimenangkan oleh asing? Alasanya simpel, pemerintah menganggap bahwa Pertamina belum cukup qualified dalam mengelola migas, kualitas SDM masih rendah, dan belum cukup mumpuni teknologinya. Dari kasus tersebut layak kita bertanya, kapankah Pertamina akan maju, kapankah kita akan berdaulat mengelola migas secara mandiri bila dalam pengelolaan selalu dikalahkan oleh asing.
Perlu diketahui bahwa saat ini Penggunaan Ladang Migas di Indonesia
o 74 % dikelola perusahaan asing
o 22% dikelola BUMS Nasional dan BUMN (termasuk Pertamina)
o 4% dikelola perusahaan Konsorsium perusahaan asing

Pemerintah seakan lebih cenderung mempercayakan pengeloaan migas kepada asing. Bahkan diperparah lagi dengan perpanjangan masa kontrak, misalnya saja di blok Mahakam, Kontrak karya antara pemerintah dengan total E&P Indonesia dan Inpex Copada 31 Maret 1967 selama 30 tahun. Pada tahun 1997 kontrak diperpanjang sedikitnya hingga 20 tahun lagi, yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Sehingga sangat wajar bila peta pengelolaan Migas lebih didominasi oleh pemilik modal yang mampu membayar lebih untuk memperpanjang kontrak pengelolaan migas.

Penyelewengan Biaya Eksplorasi
Cadangan potensial yang tersisa di blok Mahakam diperkirakan masih sekitar 12,1 triliun pada maret 2017, dan berpotensi menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ 187 miliar atau sekitar Rp.1.700 triliun/tahun. Tentunya dengan potensi tersebut, perpanjangan kontrak blok Mahakam sungguh kontra produktif.
Dalam APBN-Perubahan 2012, biaya eksplorasi dianggarkan sebesar US$ 15,16 yang meningkat bila dibanding APBN 2012 yang hanya sebesar 12,33 US$, idealnya jika biaya eksplorasi naik maka migas yang ditempa juga akan naik, tapi anehnya peningkatan cost recovery tersebut tidak secara signifikan menaikkan produksi minyak di Indonesia, malah justru terjadi penurunan. Ini sungguh anomali.

Solusi
Kedaulatan energi bisa diperjuangkan melalui cara Revolusiner yaitu melalui nasionalisasi sektor migas, seperti venezuela yang melakukan nasionalisasi karena memang memiliki cadangan migas yang banyak. Namun bila memang dirasa belum PD bisa menggunakan cara yang lebih soft yaitu Evolusioner, melalui :
1. Tidak memperpanjang kontrak karya dengan pihak asing yang sudah habis
2. Merubah paradigma bahwa komoditas Migas merupakan komditas strategis bukan hanya komoditas pasar
3. Amandeman UU no 22/2011 tentang migas dan UU 25 tahun 2007 tentang penanam modal
4. Merevisi UU dan Peraturan di bidang energi agar selaras dengan pasal 33 UUD 1945

Referensi
Radhi, Fahmi. 2013. Penguasaan dan Pengelolaan Ladang Migas untuk Kedaulatan Energi Indonesia. Seminar Pusat Studi Energi UGM 26 September 2013. peta migas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s